Meski Diadang, Ratusan Mahasiswa Tetap Gelar Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut"

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/ZahwaSalsabilla

LPM Progress — Jumat (12/06), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” di jalan Jenderal Sudirman hingga M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Aksi tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri (STT-NF), Universitas Pancasila (UP), dan sejumlah elemen masyarakat sipil lainnya.

Aksi yang awalnya akan dilaksanakan di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat ini mengalami hambatan saat perjalanan menuju lokasi tersebut, yaitu adanya pengadangan oleh aparat keamanan  dari kawasan Semanggi hingga arah Bundaran HI selama kurang lebih satu jam. Sehingga, massa aksi memutuskan untuk tetap melanjutkan aksi di jalan Sudirman hingga M.H. Thamrin.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Massa aksi membawa beberapa tuntutan, di antaranya penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi dan mengakui kesalahan atas kebijakan yang dipersoalkan massa.

Jundi Al Muhandis, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (BEM FEB UI) menjelaskan bahwa pemilihan Bundaran HI sebagai lokasi demonstrasi didasarkan pada pertimbangan strategis. Menurutnya, kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian Jakarta yang dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada publik secara lebih luas.

“Harapannya saat kita beraksi di Bundaran HI, tepat di wajahnya Jakarta, kita bisa mempertegas stance kita bahwa Indonesia hari ini sedang menuju ke arah pembangunan yang tidak baik-baik saja dan awareness dari masyarakat bisa meningkat,” ujar Jundi saat diwawancarai di lokasi aksi, (12/06).

Lebih lanjut, Jundi menilai kondisi ekonomi nasional saat ini sedang menghadapi berbagai tekanan. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah serta penggunaan anggaran negara pada program-program yang dinilai tidak produktif berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, tentunya akan berkorelasi dengan mahalnya barang-barang impor. Itu pasti akan sampai ke piring-piring kita yang ada di rumah,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhammad Anfasa Umar dari STT Terpadu Nurul Fikri, menyampaikan bahwa hingga aksi berlangsung belum ada perwakilan pemerintah yang menemui massa aksi untuk mendengarkan tuntutan yang mereka bawa. Ia berharap pemerintah bersedia membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa.

Hal serupa juga disampaikan Syakil selaku mahasiswa dari Universitas Pancasila. Ia menyebut program MBG belum menunjukkan dampak yang jelas bagi masyarakat, sementara anggaran negara dinilai semakin terbebani oleh pelaksanaan program tersebut.

“Yang kita highlight adalah tuntutan atas efisiensi anggaran APBN. Untuk MBG juga memang dari kita mahasiswa melihat program ini belum ada impact yang jelas,” ujar Syakil saat diwawancarai di lokasi aksi, (12/06).

Selain mengkritik kebijakan pemerintah, massa aksi juga menyoroti respon aparat terhadap demonstrasi yang berlangsung. Mereka menilai tindakan penghadangan terhadap massa aksi menjadi bentuk pembatasan ruang penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Jundi, massa aksi telah menyampaikan pemberitahuan demonstrasi sesuai prosedur yang berlaku. Namun, mereka tetap diarahkan untuk berpindah lokasi dan tidak dapat mencapai titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya.

massa aksi berharap pemerintah dapat lebih terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa aksi demonstrasi bukanlah upaya menciptakan gangguan, melainkan bentuk partisipasi warga negara dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Wartawan: Ananda Muhammad Ilham Saputra

Penulis: Ananda Muhammad Ilham Saputra

Editor: Iswah Zakiyah