Gelar Aksi di DPR, Berbagai Organisasi Mahasiswa Soroti Buruknya Tata Kelola Negara dan Kemunduran Demokrasi

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/SalwaFathiaTambunan

LPM Progress - Selasa (10/11), Telah berlangsung aksi demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ke-81 di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Aksi ini dihadiri oleh berbagai aliansi, di antaranya Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Kesenian Jakarta (FSRD IKJ), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Tangerang, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Barat yang dimulai pukul 14.00 WIB.

Pada aksi ini, massa membawa beberapa tuntutan, di antaranya; penolakan terhadap pajak pembalut, penetapan kasus pembakaran hutan di Kalimantan sebagai bencana nasional, menolak upaya pengembalian Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah sebelum amandemen, menolak pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), hingga menuntut pemakzulan terhadap Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka ihwal kasus sengketa legitimasi syarat ijazah.

Aksi diisi oleh orasi, juga terdapat penampilan live painting dan teatrikal oleh mahasiswa IKJ yang mengangkat isu sosial sebagai bentuk simbol carut marut tata kelola negara.

Topan Bagaskara, salah satu perwakilan dari SEMMI Tangerang menyampaikan alasan di balik tuntutan penolakan terhadap pajak pembalut. Baginya, pembebanan terhadap pajak pembalut menunjukkan bahwa negara masih memandang kebutuhan perempuan dari sudut pandang komersial, padahal pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan. 

“Kami menilai hari ini negara masih memandang perempuan sebagai objek, padahal perempuan bukan objek komersial,” ucap Bagas saat diwawancarai oleh LPM Progress di depan Gedung DPR RI (10/11). 

Selain itu, Topan juga menjelaskan alasan di balik tuntutan lain, salah satunya soal mencegah kembalinya undang-undang 1945 naskah sebelum amandemen. Ia menjelaskan bahwa tuntutan tersebut didasarkan pada kekhawatiran adanya pola dan arah kebijakan yang dinilai berpotensi membawa Indonesia kembali pada sistem ketatanegaraan sebelum amandemen UUD 1945.

“Kalau misalkan undang-undang 45 naskah awal terjadi, maka salah satunya seperti undang-undang 45 sebelum amandemen. Pertama, pelantikan, pemberhentian presiden oleh MPR, kedua, pilkada dipilih oleh kepala presiden,” ujar Topan saat diwawancarai di depan gedung DPR RI.

Topan juga memberikan pendapat terkait perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi menghilangkan keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Ia menilai bahwa wacana ini menjadi ancaman bagi demokrasi karena suara dan hak pilih masyarakat tidak lagi dilibatkan secara langsung, baik dalam Pilkada maupun Pemilu.

Sedang, Ahmad Mixel Meyna Imtiyazi selaku ketua GMNI Jakarta Barat Periode 2025-2027 menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya; Pencabutan gelar pahlawan nasional Soeharto, juga penyelesaian kasus sengketa ijazah terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Ahmad juga menilai dua tahun pemerintahan Prabowo - Gibran terbilang gagal dalam menangani berbagai persoalan. Ia berpendapat meski respons terhadap isu dinilai cepat, namun kadang masih terdapat lambatnya pelaksanaan, rumitnya birokrasi, serta lemahnya koordinasi antar kekuasaan menjadi hambatan utama tata kelola pemerintah saat ini.

Wartawan: Alyaa Nabilah Maharani, Arriel Ahmadeuz, Rahmala Aulia Anisa
Penulis: Alyaa Nabilah Maharani 
Editor: Iswah Zakiyah