Keterbatasan Anggaran Menghambat Optimalisasi Lisensi Software di Lingkungan Kampus

Sumber gambar: Dok/LPMProgress/KennyAprilian

LPM Progress — Perangkat lunak atau software merupakan salah satu alat krusial dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di lingkungan kampus. Fasilitas ini biasanya hadir di beberapa program studi yang membutuhkan praktik langsung di laboratorium, seperti program studi Teknik Informatika, Teknik Industri, dan Arsitektur. 

Dilansir dari artikel yang berjudul “Penggunaan Software Bajakan di Kalangan Mahasiswa: Alasan, Risiko, dan Dampak Hukumnya” yang terbit pada tahun 2025, pada ruang lingkup perguruan tinggi, penggunaan software berlisensi resmi tidak hanya berkaitan dengan legalitas, tetapi juga dengan kualitas fasilitas pembelajaran yang diterima mahasiswa. Selain itu, software resmi tidak hanya menguntungkan dari segi keamanan data pengguna, tetapi menjadi salah satu cara untuk menghargai pengembang software. Sebaliknya, penggunaan software tanpa lisensi resmi berpotensi menimbulkan risiko keamanan, seperti serangan malware, kehilangan data, serta merugikan pihak pengembang software.

Namun, di Universitas Indraprasta PGRI (Unindra), dalam pelaksanaannya pengadaan software berlisensi masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek pendanaan. Heru Sriyono selaku Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, menjelaskan bahwa software yang digunakan di lingkungan kampus saat ini berasal dari berbagai jenis. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pembelajaran sekaligus kondisi yang ada di lapangan. 

“Software saat ini menggunakan tiga jenis, yaitu berlisensi, kerja sama, dan open source,” ujar Heru saat diwawancarai via chat whatsapp, (31/03).

Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan software tanpa lisensi resmi, khususnya pada beberapa software yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan, seperti, AutoCad, Matlab, dan software pendukung lainnya. Kondisi tersebut masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi kampus dalam memenuhi kebutuhan software.

Adapun faktor utama yang dihadapi kampus adalah keterbatasan dalam aspek pendanaan. Menurut Heru, penyediaan software dengan lisensi resmi dalam jumlah besar dinilai memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga penerapannya belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu, kebutuhan software di laboratorium tidak hanya mencakup satu atau dua aplikasi, melainkan berbagai software yang digunakan oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Hal ini menjadi salah satu penyebab biaya yang diperlukan untuk menyediakan lisensi resmi menjadi semakin besar, terutama jika harus diterapkan pada seluruh perangkat komputer yang tersedia di kampus.

Lebih lanjut, Heru juga berupaya dalam pengadaan software berlisensi secara bertahap meskipun masih dalam skala terbatas. “Berusaha membeli software berlisensi, tetapi masih sedikit sekali,” tutur Heru.

Sementara itu, terkait kebijakan dalam penggunaan software ia mengatakan akan mengikuti arahan pimpinan institusi dan berharap jika keuangan universitas membaik akan segera memenuhi keinginan mahasiswanya. 

“Tentunya mengikuti arahan dan kebijakan dari pimpinan lembaga (Rektor). Tunggu saja ya, nanti kalau keuangan Unindra sudah membaik dan tunggakan keuangan SPP dan lain-lain dari mahasiswa S1 sudah dibayar, mudah-mudahan dipenuhi usulan anda dan teman-teman anda,” ujar Heru.

Wartawan: Kenny Aprilian & Irma Faurina

Penulis: Kenny Aprilian

Editor: Syahrio Putrantho Ramadhan