Realitas Sampah yang Menyertai Setiap Distribusi Makan Bergizi Gratis

Sumber Gambar: Dok/LPMProgress/RakaGemilangRamadhani

LPM Progress - Satu tahun implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 60 juta siswa telah menerima MBG di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mencatat penerima MBG di Jakarta mencapai 22.091 siswa per Januari 2026.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kuntum Wijaya Kusuma menjadi salah satu sekolah yang sudah menerima program MBG di daerah Jakarta. Setiap hari, sejumlah ompreng MBG memenuhi depan ruang guru SMP Kuntum Wijaya Kusuma setelah pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengantarnya sebelum pembelajaran dimulai. Dua hingga tiga siswa yang bertugas piket di setiap kelas menunggu instruksi dari guru-guru agar ompreng tersebut dapat didistribusikan sesuai jumlah siswa terdaftar di kelas.

Selama kurang lebih satu jam setelah dibagikan ke setiap siswa, siswa yang sedang bertugas piket harus mengumpulkan kembali ompreng tersebut ke depan ruang guru dan diambil pihak SPPG, juga mengelompokkan mana makanan yang sudah habis maupun tersisa untuk dilaporkan ke pihak SPPG. Hernawati selaku Wakil Kesiswaan sekaligus Koordinator MBG di SMP Kuntum Wijaya Kusuma menjelaskan sosialisasi awal terkait distribusi program MBG dengan pihak sekolah.

Pada awalnya, pihak sekolah dihubungi oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan (Kasatlak) Kecamatan Ciracas mengenai informasi awal, setelahnya pihak Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengunjungi sekolah untuk menjelaskan isi program, mendata berapa total jumlah siswa, melakukan sosialisasi teknis pembagian dan menyelesaikan administrasi dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara pihak sekolah dan BGN.

Sebagai sekolah dengan waktu kelas siang, SMP Kuntum Wijaya Kusuma memiliki waktu kegiatan belajar mengajar mulai dari pukul 12.45 WIB, hingga pukul 17.00 WIB, dengan jam istirahat pada pukul 15.03 WIB. Sementara itu, distribusi MBG ini biasa dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

Hernawati menjelaskan sempat terjadi dua kali pergantian waktu distribusi, hal ini dilakukan lantaran menyesuaikan permintaan dari pihak SPPG. Pada awalnya, distribusi MBG dilakukan mulai pukul 14.00 WIB, dan dimakan pada saat jam istirahat. Kemudian, beberapa waktu sejak bergulir, pihak SPPG meminta perubahan jam distribusi karena merasa terkendala waktu dan persiapan yang terlalu sore. Hal itu yang membuat pihak sekolah mengubah jam distribusi menjadi pukul 13.00 WIB, yang mana memotong waktu belajar di sekolah.

“Tapi ketika di lapangan, mungkin mereka juga mengalami kendala saat pencucian ompreng terlalu malam (pihak SPPG meminta perubahan jam distribusi). Jadi sekarang yaudah kita laksanakan di jam pertama, jadi kita (sekolah) memotong jam pertama untuk MBG setiap harinya,” ujar Hernawati saat diwawancarai tim LPM Progress di ruangannya, (14/01/2026).
 

Sampah MBG Berjalan Tanpa Arah

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Kuntum Wijaya Kusuma, Timothy Henoch mengungkapkan masalah sampah yang dihadapi oleh sekolah seputar makanan yang tidak termakan lantaran siswa tidak hadir sekolah, dan sekolah biasanya melakukan pembagian ke para guru atau pihak lain di luar sekolah seperti satpam sekolah, atau pedagang-pedagang yang berada di luar sekolah untuk menghabiskan jatah harian MBG.

Dirinya mengaku belum pernah mendengar terkait mekanisme pengelolaan sampah jika terjadi sisa makanan saat sosialisasi program MBG. “Kalau saya sih, selama ini belum pernah dengar ya (pengelolaan sampah),” ujar Timothy saat diwawancarai di ruangannya, (14/01/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, Hernawati juga menjelaskan  koordinasi distribusi MBG oleh pihak sekolah dan pihak BGN lewat SPPG hanya menyoal terkait distribusi MBG di sekolah, pelaksanaan teknisnya juga dikembalikan kepada pihak sekolah. Ia tidak menjelaskan ada koordinasi ke pihak lain, utamanya dalam pengelolaan sampah.

Dirinya juga tidak memantau hasil makanan sisa, ia menilai setelah selesai makan, para siswa biasanya langsung menutup ompreng, lalu diambil oleh pihak SPPG.

“Kita (sekolah) kurang tau juga ya ada sisa makanan apa ngga karena mereka (siswa) itu, jadi mereka omprengnya ditutup langsung, ada sisa makanan ya dibawa sama mereka (SPPG), mereka yang bersihin. Kadang kalau anaknya (siswa) rajin, ya dibersihin dulu, dibuang,” ujar Hernawati saat diwawancarai tim LPM Progress di ruangannya, (14/01/2026).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2024, sekitar 321 kawasan dan kota memiliki jumlah total sampah sebanyak 35 juta ton, sampah makanan menjadi jenis sampah paling dominan menyumbang 39 sampai 40 persen dari total timbulan sampah di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, jumlahnya berkisar antara 11 hingga 17 juta ton per tahun, menunjukkan bahwa sampah makanan merupakan persoalan struktural yang telah lama membebani sistem pengelolaan sampah nasional. Melihat dari data tersebut, besarnya potensi limbah dari MBG semakin relevan jika dilihat dalam konteks nasional. Proyeksi sampah MBG dapat menambah sekitar 5 sampai10 persen sampah makanan apabila tidak terkelola dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, makanan MBG diproduksi melalui dapur SPPG. Dalam kondisi tertentu, Mika (bukan nama sebenarnya) selaku petugas SPPG di Jakarta Timur menyatakan menu dan porsi yang disajikan tidak sepenuhnya selaras dengan pola konsumsi siswa, skema ini dapat berkontribusi pada bertambahnya sisa makanan.

“Setiap SPPG bisa produksi sampai 3.000 porsi per hari,” ujar Mika kepada Tim LPM Progress, (29/11/2025).

Jumlah produksi tersebut telah dikurangi dari kapasitas sebelumnya. Pengurangan dilakukan untuk menekan risiko kesalahan dalam proses produksi sekaligus mengurangi potensi sisa makanan. Menurut Mika, tidak semua jenis makanan memiliki tingkat konsumsi yang sama di kalangan siswa. Nasi dan sayur menjadi menu yang paling sering tersisa, sementara lauk cenderung lebih banyak dihabiskan.

“Kalau lauk hampir selalu habis. Tapi nasi sama sayur sering tidak dimakan anak-anak,” katanya.

Sisa makanan yang kembali ke dapur tidak langsung dibuang. Pihak SPPG terlebih dahulu melakukan penimbangan dan pencatatan sebagai bahan evaluasi terhadap menu dan porsi yang disajikan. Setelah proses evaluasi selesai, sisa makanan kemudian dikoordinasikan dengan petugas kebersihan setempat untuk diangkut. Hingga saat ini, pengelolaan lanjutan terhadap limbah makanan belum menjadi bagian dari sistem utama SPPG.

Mika menjelaskan, fokus utama SPPG masih berada pada pelayanan pemenuhan gizi, sementara pengelolaan limbah belum menjadi prioritas utama dalam operasional harian.

“Kami sebenarnya pernah dapat pelatihan pengolahan limbah, mau dijadikan pupuk atau apa, tapi belum berjalan,” ungkapnya.

Program MBG mulai dilaksanakan sejak Januari 2025, sementara aturan khusus terkait pengelolaan limbah dapur SPPG baru ditetapkan pada 31 Oktober 2025. Selama berbulan-bulan awal pelaksanaan, dapur MBG beroperasi tanpa pedoman teknis yang jelas mengenai penanganan sampah.

Kondisi ini diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Kepala Seksi Pengurangan Sampah DLH DKI Jakarta, Adip Awaludin, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah dari dapur MBG kini mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2760.

“Masih baru, di bulan-bulan kemarin lah. Ditetapkan di 31 Oktober,” ujar Adip ketika ditemui di Gedung Graha Intirub, Jakarta Timur, (30/12/2025).

Dalam keputusan menteri tersebut, pengelolaan limbah MBG tidak hanya dipandang sebagai urusan pembuangan sampah, melainkan sebagai sistem menyeluruh yang mencakup perencanaan, pengurangan, pemilahan, pengolahan, hingga pelaporan. Bahkan, limbah cair seperti air bekas mencuci peralatan dapur dan minyak jelantah turut diatur baku mutunya.

Namun, keterlambatan regulasi berdampak pada belum terbentuknya kesiapan di tingkat pelaksana. Hingga kini, belum semua dapur SPPG memiliki perencanaan pengelolaan sampah, termasuk pencatatan volume limbah harian yang tepat. Akibatnya, data terkait dampak MBG terhadap sistem persampahan Jakarta masih bersifat estimasi.

“Secara hitung-hitungan sederhana juga pasti nambah (jumlah sampah). Tapi beberapa penambahannya kita nggak punya data serisnya,” ujar Adip.

Dari sejumlah kunjungan lapangan, DLH mencatat bahwa satu dapur SPPG rata-rata menghasilkan sekitar 50 hingga 100 kilogram sampah organik per hari, tergantung jumlah porsi dan jenis menu yang diproduksi. Untuk menekan beban tempat pembuangan akhir, DLH mendorong pengelolaan sampah sedekat mungkin dengan sumbernya, mulai dari kerja sama dengan penggiat maggot, pengelolaan kompos, hingga pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (reuse, reduce, recycle).

Integrasi Sampah MBG Menjadi Beban Ganda

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Furqonul Akbar menilai program MBG tidak boleh dilihat hanya dari aspek politik, tapi juga lingkungan. Ia menilai ekosistem dalam keberlangsungan proses pembuatan hingga distribusi MBG pasti akan menghasilkan sampah. Tidak hanya permasalahan mengenai food waste, dirinya juga mengkritisi potensi hadirnya food loss.

“Dari misalnya food waste-nya, sampah sisa makanan itu di hilir, artinya ketika makanan sampai ke siswa, siswa makan, nggak habis, ada food waste, ada sampah sisa makanan, itu di hilir. Tapi kita perlu lihat lagi sampah food loss misalnya,” ucap Ibar saat diwawancara lewat kanal Google Meet, (07/01/2026).

Ibar juga melihat untuk saat ini pemerintah belum memiliki skema untuk mengatasi masalah sampah organik. Terdekat, dirinya menilai sampah yang dihasilkan oleh aktivitas harian sudah terlampau besar, hal ini akan jauh lebih mengkhawatirkan ketika itu ditambah oleh kehadiran sampah dari program MBG. Selain itu, Ibar juga menyoroti mekanisme pemilihan sampah yang masih dilakukan di TPS 3R, ia menilai bahwa hal ini tidak menyelesaikan masalah.

“Jangan ngomong MBG dulu deh, sampah harian kita di luar MBG sudah gede, apalagi tambah MBG. Makanya infrastruktur yang ada sekarang dengan aturan yang ada masih belum maksimal, belum mampu. Sistem kita masih kumpul angkut buang. Pemilahan malah justru di TPS 3R. Bukannya dari sumber, tapi di tengah,” ujar Ibar.

Ibar merasa jika manajemen tata kelola program MBG tidak terintegrasi dengan baik, justru sekolah akan memiliki beban ganda dalam melaksanakan tugasnya. Pertama mengurus soal pendidikan, kedua mengurus masalah sampah MBG.

“Khususnya di sekolah, mereka selain harus mengurus pendidikan, tapi juga mengurus sampah MBG dan sebagainya, itu kurang adil juga bagi mereka (sekolah),” tambah Ibar.

Sementara di lain sisi, Wahyu Eka Setyawan selaku Manajer Kampanye Perkotaan Berkeadilan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai negara tidak melihat baseline data dalam kesiapan dan penanggulangan konsekuensi ekologis, melihat dari tidak adanya tata kelola penanggulangan sampah. WALHI menilai  program MBG dikelola dengan baik sehingga menimbulkan food waste yang menumpuk.

Dirinya mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup pernah menyebutkan sampah MBG menghasilkan 2.000 hingga 3.000 sampah, sehingga data timbulan sampah keseluruhan yang sebelumnya 40% akan mengalami penambahan proyeksi mencapai 5-10%.

Ia menuturkan tumpukan food waste ini berbahaya, terutama ketika bercampur dengan sampah lainnya lantaran sampah akan sulit dimusnahkan. Tumpukan ini juga akan menghasilkan metana, salah satu karbon yang menyumbang resesi iklim dan rawan terbakar, serta berpotensi adanya longsor ketika hujan tinggi.

“Melihat gitu potensi sampahnya seperti apa, enggak ada pemilahannya, enggak ada program composting dan lain-lainnya. Itu yang menjadi catatan pentingnya,” ujar Wahyu saat diwawancarai, (09/01/2026).

Lebih lanjut, Ibar menilai program MBG harus segera dievaluasi, ia melihat bahwa pemerintah harus mengkaji ulang terkait dampak program ini, utamanya menggunakan kacamata ekologis. Jika hal ini tidak segera dibenahi, Ibar mengkhawatirkan akan adanya masalah krisis sampah jika manajemen pengelolaan makanan tidak saling terintegrasi dengan baik. Hal ini juga akan menambah beban baru TPA, dan mempercepat masalah ekologis, utamanya di Jakarta.

Penulis: Raka Gemilang Ramadhani

Editor: Malaika Putra Aryanto