Aksi Demonstrasi Kembali Digelar di Gedung DPR RI, Sejumlah Aliansi Kembali Suarakan Tuntutan
Sumber gambar: Dok/LPMProgress/Muhammad Ananda Ilham Saputra
LPM Progress – Kamis (27/08), aksi demonstrasi kembali digelar oleh berbagai kelompok masyarakat hingga mahasiswa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta Pusat. Terdapat beberapa aliansi yang terlibat dalam aksi ini, di antaranya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), hingga Kelompok Pengemudi Ojek Online.
Masing-masing kelompok membawa tuntutan yang berbeda, mulai dari pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, evaluasi kebijakan program negara, hingga penolakan terhadap ancaman supermasi sipil lewat wacana keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ruang sipil.
Misal, Aliansi Geram, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (DPM UNUSIA), Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka (AMUT), BEM Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, dan Organisasi Serikat Tahanan Politik (Setapol), membawa sepuluh tuntutan.
Tuntutan yang dibawa, diantaranya, mengevaluasi kinerja Prabowo-Gibran, menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis yang ilmiah dan berkualitas, menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh, menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional, menjamin dan memenuhi hak- hak pekerja rumah tangga, melaksanakan demiliterisasi, hingga menghentikan pembentukan batalyon dan menghentikan kriminalisasi aktivis.
Lewat Hairul Amar, selaku koordinator Aliansi Geram, salah satu isu yang mereka soroti ialah soal keterlibatan Tentara Negara Indonesia (TNI) dalam ranah sipil. Aliansi Geram menilai keterlibatan tersebut dapat menjadi tantangan bagi masyarakat sipil serta berpotensi menggeser peran yang semestinya dijalankan oleh sipil.
“Karena kami menilai ini (masuknya TNI ke ranah sipil) adalah yang dimana akan menjadi suatu tantangan baru bagi masyarakat sipil atas keberlangsungan daripada pembangunan ini, sehingga akan dikhawatirkan bahwa TNI yang seharusnya menjadi yang diamanatkan oleh konstitusi untuk bagaimana menjaga kedaulatan negara tetapi dia mencoba memasuki ranah-ranah yang seharusnya itu dilakukan oleh sipil”, ujar koordinator aliansi Geram, Hairul Amar saat diwawancarai di depan Gedung DPR RI.
Selain menyoroti persoalan keterlibatan TNI dalam ranah sipil, ia juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta pembebasan seluruh tahanan politik. Tuntutan tersebut menjadi salah satu dari sejumlah persoalan yang disuarakan Aliansi Geram dalam aksi di depan Gedung DPR RI.
“Stop kriminalisasi terhadap aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik”, tegas Hairul saat ditemui di depan Gedung DPR RI.
Senada dengan Hairul, Andrian, salah satu masa aksi dari Universitas Terbuka juga mengkritisi terancamnya supremasi sipil dengan kehadiran wacana masuknya TNI ke ranah sipil, ia menegaskan bahwa ruang demokrasi harus tetap ada, juga dilindungi.
“Tegakan supermasi sipil, tolak militerisme, kembalikan TNI ke barak, hentikan kekerasan aparat, dan lindungi ruang demokrasi”, pungkas Andrian saat diwawancarai.
Sebagai penutup, Andrian juga berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap membersamai untuk tetap mengawal tuntutan yang telah disampaikan ke pemerintah. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam proses dialog diperlukan demi mencari solusi dan mewujudkan kebaikan bagi Indonesia.
Wartawan: Rifdah Khairiyah, Mona Karina, Muhammad Ananda Ilham Saputra
Penulis: Rifdah Khairiyah
Editor: Rufina Cahyani
